Perang Saraf Antara Gubernur Papua Dan Tapol Di Lp Abepura, Papua

Oleh: Selpius Bobii
Penjara Abepura, 19 Agustus 2013

Baru kali ini, Gubernur Papua bersama Sekretaris Daerah Propinsi, ketua MRP, Pelaksana tugas Ketua DPRP, Pangdam XVII Cenderwasih dan Petinggi Polda Papua mengujungi Penjara Abepura pada HUT RI ke 68, tanggal 17 Agustus 2013. Tujuan kunjungan mereka adalah mewakili Pemerintah Pusat untuk membacakan pemberian remisi bagi para narapidana dan membacakan sambutan dari Menteri hukum dan HAM RI. Dan tentu ada pula maksud terselubung lainnya dari kunjungan itu.

Maksud terselubung kunjungan rombongan Gubernur Papua ke Penjara Abebura itu nampak dalam sambutannya. Lukas Enembe katakan: "Di sini Makar ada berapa orang?" Seorang petugas Penjara katakan: "Ada sekitar 10 orang". Lalu Lukas Enembe katakan: "Apa yang kalian orang orang makar cari? Hentikan perjuanganmu. Kita merdeka dalam kesejahteraan. Dalam waktu dekat ini Pemerintah akan menetapkan Undang Undang Pemerintahan Papua. Jika itu sudah ditetapkan, maka kita sudah merdeka dalam NKRI dan sayalah PRESIDENNYA. Karena itu jangan berteriak Papua merdeka lagi". Demikian kata Lukas Enembe. 

Dalam acara pemberian remisi itu hanya seorang Tapol yang ikut hadir, sedangkan para Tapol Papua Merdeka yang lain tidak ikut acara itu. Para tahanan Politik lebih memilih tinggal di kamar kamar untuk menghindari maksud terselubung dari kunjungan Lukas Enembe dan kawan kawan nya itu. Ia juga mengatakan: "Keluarga saya banyak yang meninggal karena bicara Papua merdeka. Ada yang lari ke PNG, Manokwari dan ke mana mana. Dari sejak saya kecil, orang bilang besok akan merdeka, tetapi mana buktinya, sekarang saya sudah jadi gubernur," kata Enembe. 

Sambutan Lukas Enembe didengar oleh para Tapol yang berada di blok kamar kamar karena ia bicara menggunakan pembesar suara (sound sistem). Beberapa Tapol, seperti Victor Yeimo dan beberapa teman dari blok kamar mengajukan protes tegas atas pernyataan Enembe itu. Saat itu, pihak Polisi/TNI berpakaian preman dan petugas Penjara Abe yang bersiaga mau bergerak untuk mengamankan beberapa Tapol itu, tetapi salah satu petugas senior di Penjara Abepura, bernama Nyasoko Asso katakan: "Tidak usah. Nanti saya amankan!". Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk mengamankan beberapa Tapol itu. Gubernur yang sedang sampaikan kata sambutan di depan para hadirin, mendengar teriakan protes dari beberapa Tapol itu. Saat itu Gubernur mengatakan: "Biarkan mereka berteriak di belakang sana". 

Seusai acara pemberian remisi, rombongan Lukas Enembe bergerak menuju ke blok yang sering disebut Gedung Putih berlantai dua. Di blok itu dihuni juga oleh beberapa Tapol Papua Merdeka. Ketika Filep J. S Karma mau masuk ke kamar nya untuk ganti pakaian, tiba tiba rombongan Lukas Enembe naik ke Lantai II. Terpaksa Filep Karma menerima kedatangan mereka, walaupun tidak punya niat untuk bertemu mereka.

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Filep saat itu. "Orang Papua tidak mungkin bersatu dengan Indonesia karena selama ini kebanyakan orang Indonesia menganggap orang Papua sama seperti manusia setengah binatang. Saya sendiri mengalami hal itu sewaktu saya kuliah di Jawa. Beberapa waktu lalu saya pergi berobat ke Jakarta. Saya tanya teman teman di sana, ternyata sikap orang Indonesia pada kami orang Papua tidak berubah, mereka masih menganggap kami orang Papua seperti manusia monyet" demikian ungkapan Filep J. S Karma saat bertemu Rombongan Gubernur Lukas Enembe di Penjara Abepura. Filep menambahkan: "Banyak orang Papua korban karena perjuangan Papua Merdeka. Kami dipenjara karena berjuang Papua merdeka. Maka itu kami menolak tawaran grasi dari presiden Republik Indonesia. Terima kasih atas upaya Gubernur, tetapi kami Tapol tidak bisa terima grasi itu," demikian kata Filep. Saat itu Gubernur hanya mengatakan: "Iya baik".

Dalam kesempatan itu, Victor Yeimo yang berada di satu blok dengan Filep Karma mengatakan: "Saya Victor Yeimo, ketua KNPB. Saya katakan Papua akan merdeka suatu saat. Jadi tolong jangan menyakiti hati kami dengan membuat pernyataan bahwa Papua tidak akan merdeka. Itu saja pak". Victor juga menambahkan: "Silahkan jaga bapak punya posisi, tetapi komitmen kami adalah bahwa orang tua kami sedang menderita di belakang. Bukan karena soal kejahteraan, bukan juga karena soal lain lain, tetapi Papua harus merdeka. Itu saja. Jadi tolong jangan pernah katakan lagi bahwa Papua tidak akan merdeka," demikian peringatan Victor kepada Gubernur Papua.

Gubernur menyikapi dengan mengatakan: "Saya pernah berjuang selama 10 tahun. Tetapi tugas saya saat ini adalah membangun dan mensejahterakan rakyat. Saya pernah ditembak, dimaki, dan saya hidup dengan itu, baru saya ke luar jadi gubernur sekarang", demikian kata Gubernur.

Di saat rombongan Gubernur itu mau meninggalkan Lantai II, saya keluar dari kamar. Mendekati rombongan Gubernur itu sambil memperkenalkan diri, saya katakan: "Saya Selpius Bobii, Ketua Panitia Kongres Bangsa Papua ketiga. Di dalam Kongres itu kami deklarasi Negara. Karena deklarasi itu kami ada di sini, di Penjara. Kalian beritahu presiden SBY bahwa bangsa Papua sudah siap berunding. Bangsa Papua juga menolak tegas UU Otsus Plus atau Undang Undang Pemerintahan Papua. Kami Tapol juga menolak grasi atau apa pun bentuknya. Kami dipenjara bukan karena berjuang untuk makan dan minum atau kejar jabatan. Banyak orang Papua dari tahun 1960-an sampai saat ini berkorban bukan untuk kejar makan minum atau jabatan, tetapi karena mau merdeka penuh". Demikian pernyataan saya dengan tekanan nada keras dan tegas di depan rombongan Gubernur Lukas Enembe yang dikawal oleh Pangdam XVII Cendrawasi dan Petinggi Polda Papua serta ketua MRP, Plt Ketua DPRP, dan sekretaris Daerah Propinsi Papua.

Gubernur menanggapi pernyataan saya. Ia katakan: "Saya juga pernah hidup dengan perjuangan itu dulu, tetapi tidak lagi karena tugas saya mensejahterakan orang Papua. Kalian sudah lama di kota, saya ini baru datang dari gunung". Saya menanggapi dengan mengatakan: "Pak datang dari gunung bukan untuk menyelamatkan orang Papua, tetapi datang untuk menghancurkan dengan cara kamu mengatakan bahwa kita merdeka dalam NKRI, atau kita merdeka dalam kesejahteraan. Stop bicara itu. Orang Papua berjuang untuk berdaulat penuh". Demikian tanggapan saya dengan tekanan nada keras dan tegas.

Saat itu rombongan Gubernur ada yang mau jabat tangan dengan saya, tetapi saya menolak jabat tangan dengan mereka. Saya menuju ke kamar. Namun, Pangdam XVII Cenderawasih dan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Papua (Demianus Rumbiak), serta seorang pengawal mengikuti saya dari belakang. Mereka mau jabat tangan dengan saya. Tetapi kepada Pangdam, saya katakan:  "Maaf, saya tidak bisa jabat tangan dengan anda. Kita sesama manusia, tetapi dalam hal ideologi politik, saat ini anda dan saya adalah musuh." Saya hanya jabat tangan dengan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Papua. Selanjutnya rombongan itu meninggalkan ruangan Lantai II di Penjara Abepura.

Ironisnya adalah bahwa keluarga memberitahu kepada kami bahwa ada orang tertentu menyebarkan berita bahwa para Tapol mengejar Gubernur Papua dengan kayu balok, sampai gubernur lari meninggalkan Penjara Abepura. Itu adalah berita rekayasa oleh pihak aparat Indonesia atau oleh BIN. Berita yang benar adalah terjadi perang saraf antara Gubernur Papua dan beberapa Tapol Papua Merdeka di Penjara Abepura.

***

Saya menilai bahwa Lukas Enembe sungguh berbeda dengan sosok para gubernur sebelumnya yang pernah bertugas di Papua. Gubernur Lukas Enembe paling arogan dan sangat melecehkan perjuangan Papua merdeka. Secara terang terangan dalam berbagai kesempatan, Lukas selalu mengajak orang Papua yang berjuang Papua merdeka menyerah untuk membangun Papua dalam NKRI atau merdeka dalam kesejahteraan. Ia selalu katakan Papua sudah merdeka dalam NKRI dan untuk apa berjuang lagi. Ia mengajak OPM TPN yang sudah bertahun tahun bertahan dan berjuang di hutan untuk menyerah. Pada tanggal 17 Agustus 2013 di Penjara Abepura di saat memberikan sambutan, Lukas pun mengajak para Tapol Papua Merdeka untuk berhenti berjuang dan melarang tidak bicara Papua merdeka lagi. Ini sungguh mengusik luka lama dan melukai perasaan bangsa Papua yang sudah 50 tahun lebih berjuang dan berkorban, bahkan jutaan jiwa mati terbunuh secara langsung maupun terselubung karena perjuangan Papua merdeka.

Kami memahami bahwa Lukas Enembe memainkan peran sebagai wakil Pemerintah Pusat di Propinsi Papua. Tetapi ia sangat berbeda dengan gubernur gubernur sebelumnya. Dalam menghadapi gerakan pembebasan Papua, Lukas paling frontal. Nampak sekali bahwa salah satu proyek titipan Jakarta kepada Lukas Enembe adalah pertahankan Papua dalam NKRI. Memang Lukas Enembe adalah kader Partai Demokrat, di mana ketua Umum Partai Demokrat adalah SBY. Tentu Lukas Enembe melaksanakan perintah SBY sebagai petinggi Partai Demokrat dan juga SBY sebagai kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan RI.

Lukas Enembe dimajukan atau didorong oleh Jakarta untuk menghadapi perjuangan Papua merdeka secara frontal. Untuk itu, dalam berbagai kesempatan ia gunakan untuk menghadapi pejuang Papua merdeka dengan pernyataan pernyataan yang menyakitkan hati orang Papua dan menyedihkan.

Dalam berbagai kunjungan, Lukas Enembe selalu dikawal oleh petinggi Polisi atau TNI. Memang itu sesuai permintaan Lukas Enembe kepada presiden SBY pada beberapa bulan lalu ketika bertemu SBY di Jakarta. Lukas minta pengamanan dari TNI dan Polisi selama ia melaksanakan tugas untuk mendekati para pejuang Papua merdeka, baik pejuang sipil dalam kota maupun TNP OPM di hutan.

Terbukti bahwa kunjungan ke Penjara Abepura didampingi oleh Pangdam XVII Cenderwasih dan Petinggi Polda Papua. Misi terselubung adalah mengajak para Tapol berhenti bicara Papua Merdeka. Untuk itu, Gubernur minta pengamanan dari petinggi TNI dan Polri di Papua. Gubernur menggandeng Petinggi TNI dan Polri untuk berusaha sukseskan proyek Jakarta. Juga untuk meneror atau intimidasi secara tidak langsung kepada pejuang Papua merdeka. Tetapi misi tersebung kunjungan Gubernur beserta rombongannya ke Penjara Abepura itu telah gagal.

Dalam kunjungan itu, Gubernur dan rombongannya mendapat protes/peringatan keras dan tegas dari beberapa Tapol Papua Merdeka. Saat itu, kami tidak takut sedikit pun untuk menyampaikan kehendak rakyat bangsa Papua di depan Gubernur yang didampingi Pangdam Papua dan petinggi Polda Papua. Mereka berpikir bahwa kami akan takut bicara karena ada Pangdam dan Petinggi Polda mengawal gubernur saat itu. Kami hanya takut kepada Tuhan dan kepada rakyat bangsa Papua yang merindukan kedaulatan bangsa Papua. Akhirnya rombongan gubernur pulang dengan hati dan kepala panas, serta dengan tangan hampa.

RI sedang mendorong orang Papua tertentu, baik pejabat maupun masyarakat tertentu untuk berkonfrontasi dengan para pejuang Papua merdeka. RI juga sedang mengutus orang Papua tertentu ke berbagai negara dan benua untuk meredam dukungan Papua merdeka dari masyarakat Internasional. Karena itu, saya mengingatkan kepada rakyat semesta bangsa Papua dan masyarakat solidaritas Internasional di mana saja Anda berada bahwa hati hati dan menghindari berbagai pendekatan manufer politik RI itu; yang bertujuan untuk mau melemahkan semangat perjuangan dan membendung dukungan masyarakat solidaritas Internasional untuk pembebasan bangsa Papua dari penjajahan RI dan para sekutunya. 

Kita terus berjuang! "Salam solidaritas tanpa batas".
 

Penulis: Selpius Bobii, (Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, juga Tahanan Politik Papua Merdeka di Penjara Abepura)

Ko Baca Truzz...

IDENTITAS RAKYAT ASLI PAPUA LENYAP DALAM LAUTAN KESEJATERAAN

Oleh :Kemby Kiryar

Add caption

Sebagai orang Papua telah lama mengalami penindasan dan kekerasaan selama masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Permintahan rakyat untuk merdeka dan berpisah dari NKRI adalah tujuan utama. Sebab dengan tujuan itu, gerakan kami orang pribumi untuk dapat beraktifitas memperjuangkan keadilan, kebenaran dan kedamaian perspektif, namun bertentangan dengan kehendak baik pemimpin negara Indonesia. Misalnya tim seratus menerima kebijakan President BJ. Habibi, tentang Otonmi khusus dan pemekaran propinsi Papua.

     

Masyarakat Papua marah dan menolak kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat sebagai orang Papua, terkesan kami ini tidak mampu, bangsa malas, miskin dan terbelakang. Seolah-seolah manusia Papua tidak dibutuhkan akan tetapi kekayaan alaminya yang diperlukan demi kepentingan negara-negara kapitalis, dan penjajahan misalnya dengan PT. Freeport Indonesia hal ini terjadi agar negara dapat hidup dari kekayaan bangsa Papua. Tambang PT. Freeport Indonesia sebagai sarana dalam membungkam akar kekerasan di Papua.

     

Mengapa identitasku hilang lenyap dalam lautan samudera “kesejahteraan”? Karena tahun-demi tahun mencatat bahwa perjuangan rakyat untuk “M” selalu dinilai negetif oleh pemerintah pusat sebagai gerakan seperatis dari Indonesia. Sehingga untuk menghilangkan “M” mereka memakai pendekatakan kesejahetraan. Katanya, “masalah Papua adalah masalah kesejahteraan” sehingga dari Jakarta memprogramkan jaringan kerjanya langsung pusat Jakarta kepada propinsi Papua melalui progam pemerintah. Mereka tetap mendorong pemerintah daerah terus menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara. Akan tetapi, pembagunan manusian masih dibawah standar, kata “kesejahteraan” hanya dipakai untuk menjinakkan hati rakyat Papua. Sistim politik ini bisa diumpamakan dengan induk ayam menyembunyikkan anaknya saat hujan. Setelah itu tidak tahu kemana anak ayam tersebut.

       

Sejak itulah Identitas diri orang Papua tidak lagi dihargai dan dipercaya terhadap Indonesia mulai hilang dan pendapat kami ditolak, segalah pikiran ide-ide kami ditolak dan tidak diakui sebagai orang asli Papua. Kami merasa rendah, hilang kepercayaan diri terhada orang lain. Tanah kami diambil, perempun dibunuh, diperkosa, laki-laki dibunuh, rakyat kami dikejar-kejar, kasus kekarasaan penindasan oleh aparat TNI/POLRI semakin dirasakan di mana-mana di Papua.

Muncul keprihatinan bahwa dengan OTSUS,UP4B dan pemekaran propinsi, kabupaten telah mengandung banyak ancaman bagi eksistensi orang asli Papua. Sebab dengan pemekaraan propinsi ini berpontensi memburuk, menghancurkan identitas jati diri dan kepercayaan orang asli terhadap Jakarta. Semakin dimekarkan daerah-daerah dan propinsi di Papua, semakin membuka ruang seluas-seluas untuk orang papua tidak berdaya serta tidak memumupuk kebersamaan, nasionalisme dan kesadaran diri sebagai orang Papua akan tetapi yang ada adalah tahan perasaan, ketidakadilan, diskrimasi, minoritas dan ketidakberdayaan untuk mengambil kebjiakan baru dan alernatif guna selesaikan masalah kemanusiaan. Kebijakan pemekaran wilayah di Papua tersebut ibarat “pisau bermata dua”, di mana di satu sisi diharapkan dapat mengatasi permasalahan jauhnya rentang efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan daerah, desentralisasi demokrasi tetapi nyanya pemekaran diberikan akibat Nafsu Besar, Tenaga Kurang : Catatan Evaluasi Pemekaran Wilayah di Papua. Kiranya tidak tepat untuk menggambarkan perjalanan kebijakan pemekaran wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Karena perkembangan jumlah daerah otonom selama ini tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional – terutama di daerah pemekaran Papua.

         

Pihak DPR dan DPRD Propinsi menjalankan program yang sudah diatur secara struktural oleh pemerintah pusat sehingga dengan itu mereka hanya menjalani apa yang dituntut oleh negara. Kami sendiri tidak mampu, membuat kebijakan baru dan keberpihakan terhadap rakyat yang dibunuh dan dianiaya di hutan dan diatas tanah sendiri. Kami sendiri merasa dilematis dan tidak mampu baik legislative, eksekutif dan yudikatif seharusnya DPR bertindak sebagai pemegang fungsi kontral akan tetapi kini dibuang fungsi kontral kepada MRP, LMA semua lembaga ini tujuan akhir tidak jelas alias punya kepentingan sehingga “bekerja untuk siapa? beretorika untuk siapa?” sangat membingunkan masyarakat dan mahasiwa berada di tanah Papua.

          

Orang Papua sendiri akan bingun dengan diri sendiri dalam urusi program pusat karena wajib menjalaNkan tugas dan segalah cita-cita, impian, harapan mereka dipenuhi oleh pekerjaan sehari-hari. Sistem NKRI telah berhasil menjadikan orang kami sebagai anak-anak yang baik dan dapat didikan dari Indonesia sehingga kami tidak mau balik lawan, tidak ada identitas asli, tidak ada kejahatan dalam diri kami tetapi yang ada adalah kebaikan hati berhasil dilunakan oleh budaya Indonesia, sistem pemerintah Republik Indonesia.

            

Kami telah kehilangan idenititas dan jati diri kami ditengah-tengah kesibukan diri dengan berbagai tawaran dari Jakarta, sementara di lain pihak kami tidak sadari adalah identitas diri sebagai orang Papua yang kini mulai punah dan mengikis secara sistematisasi. Alasan pemerintah hanya karena kesibukan mengurusi kesejahteraan, namun akan tinggal adalah sejarah ceritra tentang orang Papua bahwa pernah berjuang untuk merdeka. Bahwa akan tinggal sebuah cerita yang dicerita kepada generasi berikut dari bangsa Papua tidak peduli dengan perjuangan  Papua.

         

Walaupun di sisi lain, telah pancing emosi dan kejahatan dalam diri sesama  manusia baik Papua maupun Indonesia. Peristiwa ini terjadi misalnya tanggal 1 Juli, jam 8 pagi hari minggu penembakan, pembunuhan kepala desa di distrik Arso Kabupaten Keerom oleh Kopasus, karena dianggap terlibat dalam gerakan Papua merdeka. Kasus penembakan, pembunuhan Mako Tabuni oleh TNI pada tangal 14 Juni, jam 10 pagi permunas III Abepura-Papua, karena diaggap pengkianat NKRI.

          

Muncul keteggang akibat terlalu baik dan jahat berhasil dilunakan oleh sistem negara pemerintah NKRI terhadap orang asli Papua merupakan diri sebagai ciptaan Tuhan, akibatnya mereka saling membunuh. Untuk menghindari kejahatan demikian, maka marilah kita saling membuka diri guna mengungkapkan masalah-masalah melalui jalan Dialog Papua-Jakarta oleh organisasi (JDP) sebagai cara mencapai kesepakatan dan solusi Papua tanah damai dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dari pihak asing. Dengan maksud bawha pada inti adalah saling membuka diri baik pemerintah Indonesia  maupun orang Papua. 

     Penulis adalah Mahasiswa STFT ”Fajar Timur” Abepura -  Papua

Ko Baca Truzz...

SOAL PAPUA MENUNGGU KEPUTUSAN TUHAN ", Kata Djoko Suyanto

 

(Dok. Jubi)

Oleh: Selpius Bobii.
Penjara Abepura, 09 Agustus 2013


"Soal Papua menuggu keputusan Tuhan", demikian kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Djoko Suyanto;(sumber:www.rusdimathari.wordpress.com/2011/11/14/iklan-kemerdekaan-papua/; www.islamtimes.org/vdcbgab8wrhb8sp.qnur.html).

Pernyataan Djoko Suyanto: "Soal Papua menunggu waktu Tuhan", ini disikapi oleh Rusdi Mathari dalam artikelnya dengan judul: "Iklan Kemerdekaan Papua". Berikut ini kutipan tanggapannya: "Apakah yang salah dengan keinginan sebuah bangsa untuk merdeka? Ataukah haruskah urusan Papua diserahkan kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Menko Polhukam, Djoko Suyanto; dan sementara menunggu keputusan itu, kita akan membiarkan orang orang (Papua) terus hidup dengan menyedihkan?", demikian cuplikan kutipan artikel Rusdi, (sumber: www.rusdimathari.wordpress.com/2011/11/14/iklan-kemerdekaan-papua/).

Ada pula tanggapan serupa dimuat dalam media Islam Times, berikut ini cuplikan komentarnya: "Jadi, pak Menko Polkam mau bilang, kita biarkan saja orang Papua terus hidup dengan menyedihkan, nanti datang mukjizat Tuhan membebaskan mereka", Islam Times/on/K-014, (Sumber:  www.islamtimes.org/vdcbgab8wrhb8sp.qnur.html). 
Pernyataan Djoko Suyanto: "Soal Papua menunggu waktu Tuhan", pernyataan ini memiliki penuh makna dan misteri. Pernyataan Djoko itu tentu dilatar belakangi oleh  faktor internal dan eksternal. Ada unsur pertimbangan politik dan iman tersirat dalam pernyataan Djoko dimaksud.

PERPEKTIF POLITIK

Dari perpektif politik, saya menampilkan tiga analisa politik yang tersirat di balik pernyataan Djoko ini.

Pertama, pernyataan Djoko di atas menunjukkan ketidak-sediaan Negara Indonesia untuk membahas tuntas berbagai masalah Papua dan mencari solusi yang tepat bagi Papua. Penerapan UU Otonomi Khusus Papua secara sepihak, dan yang kini secara sepihak pula merekonstruksi UU Otsus Papua dalam bentuk draft UU Pemerintahan Papua yang disebut UU Otsus Plus; penerapan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), berbagai pemekaran propinsi, kabupaten, kota, distrik dan kampung di tanah Papua adalah bagian dari upaya upaya RI untuk menunda-nunda waktu penyelesaian masalah masalah Papua.

Walaupun ada desakan kepada RI dari beberapa negara di dunia dan masyarakat solidaritas Internasional untuk menyelesaikan masalah masalah Papua melalui dialog bermartabat antara Bangsa Papua dan Bangsa Indonesia, namun Negara Indonesia belum memiliki kemauan untuk berdialog dengan bangsa Papua, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Di tengah arus desakan itu, RI mengambil langkah secara sepihak, seperti rekonstruksi UU Otsus Papua yang menjadi UU Pemerintahan Papua. Langkah rekonstruksi UU Otsus Papua ini bukanlah penyelesaian masalah masalah Papua, tetapi justru menciptakan masalah baru bagi Papua.

Banyak pihak sering kali bertanya: "masalah Aceh dapat diselesaikan dengan baik melalui perundingan antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsingki, di mana melahirkan kesepakatan bersama, tetapi mengapa masalah Papua tidak bisa dibicarakan dalam sebuah perundingan antara Papua dan Indonesia yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral?" Mengapa RI merasa berat berdialog dengan bangsa Papua? Memang esensi masalah Papua berbeda dengan masalah Aceh. RI tahu letak kelemahannya. Maka itu, RI berusaha menghindari berbagai lubang yang telah digali oleh RI dan para sekutunya.

Kedua, pernyataan Djoko di atas juga menunjukkan ketidak-sanggupan Negara Indonesia untuk menangani dan menyelesaikan masalah masalah Papua. RI berusaha menghindari lubang lubang yang telah dan sedang digalinya. Untuk itu, selama ini Republik Indonesia menempuh berbagai upaya, baik itu penerapan pendekatan keamanan, hukum, sosial budaya, dan kesejahteraan yang semu. Tetapi Negara Indonesia tidak mampu meng-indonesia-kan orang asli Papua. Buktinya di tengah represif aparat Indonesia, perjuangan Pembebasan bangsa Papua semakin tumbuh dan meningkat. Kini aspirasi politik Papua Merdeka menggema di berbagai manca negara. 

Berbagai upaya yang ditempuh oleh RI selama ini untuk menghadapi perjuangan bangsa Papua itu bukan untuk menutupi lubang pertama yang digali oleh RI dan para sekutunya, tetapi semakin memperlebar dan memperdalam lubang pertama dan terutama itu. Dan seiring dengan itu membuka lubang lubang baru. Ketidak-mampuan RI untuk menyelesaikan masalah masalah Papua itu, bukan karena RI tidak mampu dalam hal berdiplomasi politik, dan bukan pula karena tidak mampu dalam hal sarana prasarana pendukung lainnya. Tetapi ketidak-mampuan RI dalam menghadapi dan melewati lubang-lubang yang pernah dan sedang digalinya. Dan juga ketidak-mampuan RI dalam menghadapi perjuangan bangsa Papua dengan jalan damai yang telah diputuskan dalam Kongres Bangsa Papua kedua pada tahun 2000.

Ketiga, karena itu Negara Indonesia membiarkan masalah-masalah Papua terus membara, tanpa ada solusi antara dua bangsa dan dua negara yang setara. Pernyataan Djoko di atas itu menunjukkan bahwa RI terus dan mau membiarkan masalah masalah Papua tanpa menangani dan menyelesaikannya melalui sebuah perundingan Papua dan Indonesia yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan ditempat yang netral. Dengan membiarkan masalah masalah Papua tanpa mencari solusi bermartabat, maka orang Papua semakin dimarginalisasi, didiskriminasi, diminoritasi, dibantai, dan bahkan berdampak pada pemusnahan etnis Papua bergerak secara perlahan lahan tetapi pasti (slow moving genocide).

Kata orang bijak: "masalah dibuat oleh manusia, maka manusialah yang dapat menyelesaikannya". RI dengan berani dan dengan penuh kesadaran telah dan sedang menggali berbagai lubang, maka RI seharusnya mencari solusi bermartabat untuk menutupi lubang-lubang itu.

Untuk menutupi lubang-lubang itu, ke depan RI harus berani dan mau melibatkan para pejuang Papua merdeka. Dalam kasus Papua Barat, pihak Internasional juga turut terlibat dalam aneksasi bangsa Papua ke dalam NKRI. Maka itu, RI juga berani dan mau melibatkan pihak internasional, seperti Belanda, Amerika Serikat dan PBB yang pernah bersama dengan RI menggali lubang pertama dan terutama itu yaitu aneksasi bangsa Papua ke dalam NKRI secara sepihak yang berpuncak pada "Pelaksanaan Pendapat Rakyat Papua" yang "Cacat Hukum dan Moral" pada tahun 1969. Jika para aktor pejuang Papua dan pihak internasional (khususnya Belanda, Amerika Serikat dan PBB) tidak dilibatkan dalam menangani dan menyelesaikan masalah masalah Papua, maka lubang-lubang yang pernah dan sedang digali oleh RI dan para sekutunya itu tidak akan pernah ditutup kembali, dan justru lubang lubang baru akan semakin bertambah. 

Dari perpektif politik, saya simpulkan bahwa pernyataan Djoko di atas adalah bukti bahwa RI masih belum bersedia untuk menangani dan menyelesaikan masalah masalah Papua. Alasannya adalah bahwa RI merasa berat untuk melewati lubang-lubang yang pernah dan sedang digalinya. RI belum mampu untuk menuntuskan masalah masalah Papua. Apakah RI akan memberanikan diri, dan atau apakah RI akan diberanikan oleh pihak pihak lain untuk menuntaskan masalah-masalah Papua Barat? Hal ini menjadi misteri.

PERPEKTIF IMAN

Dalam ulasan selanjutnya, saya menyoroti pernyataan Djoko dimaksud di atas dari perpektif iman. Pernyataan Djoko Suyanto memang teka teki dan penuh misteri. Apakah pernyataan itu diungkapkan oleh Djoko atas pergumulan pribadi? Ataukah Djoko hanyalah menjadi penyambung lidah atas pergumulan pihak lain? Hanyalah Djoko dan Tuhan yang tahu. Di balik pernyataan itu, saya menilai bahwa seakan akan Djoko telah mendapat ilham atau penampakan atau wahyu dari Tuhan bahwa masalah Papua itu berurusan dengan Tuhan.

Dalam pernyataan Djoko itu secara tersirat menyatakan bahwa RI tidak mampu menangani dan menuntaskan masalah masalah Papua, maka itu RI menyerah dan berpasrah kepada Tuhan. Dan RI menunggu Tuhan untuk mengambil keputusan atas persoalan Papua. Dan selanjutnya Tuhan akan bertindak untuk menangani dan menuntuskan masalah masalah Papua (mukjizat Tuhan). Dalam kata lain bahwa pernyataan Djoko itu menantang dan menguji Tuhan agar Tuhan bertindak untuk menuntuskan persoalan Papua Barat.

Memang masa depan Bangsa Papua bukan berada dalam rancangan siapa pun atau negara mana pun di dunia ini. Masa depan bangsa Papua berada dalam rancangan Tuhan. Menurut DR. Benny Giay bahwa "perjuangan bangsa Papua bergerak dari satu episode ke episode berikutnya". Dan pasti akan sampai pada episode puncak. Ini bukan rencana manusia, tetapi ini rencana Tuhan.

Pdt. Isak Samuel Kejne pada tanggal 25 Oktober 1925 di Automeri, di saat beliau meletakan simbol peradaban bangsa Papua dan nubuatan, mengatakan: "Di atas batu ini, ku meletakan peradaban bangsa Papua. Walaupun bangsa-bangsa lain di dunia datang membangun negeri ini, dengan berbagai hikmat dan mah'rifat, tetapi mereka tidak akan mampu membangun negeri ini. Suatu saat bangsa ini akan bangkit untuk membangun dirinya sendiri".

Pernyataan Kejne ini bukanlah sebuah pernyataan retorika atau fiktif belaka, atau sebuah penelitian ilmiah. Ini adalah sebuah nubuatan (wahyu) dari Tuhan melalui abdi-Nya, Pdt Kejne. Nubuatan ini menginspirasi dan memberi harapan bagi setiap orang Papua untuk terus berjuang menuju ke penggenapan nubuatan itu. Nubuatan ini pasti akan digenapi indah pada waktu Tuhan, bukan pada waktu yang ditentukan oleh manusia.

Begitu banyak nubuatan Tuhan yang telah disampaikan melalui para abdi-Nya tentang masa depan bangsa Papua. Nubuatan nubuatan itu bukan halusinasi, bukan juga mimpi di siang bolong, tetapi nubuatan nubuatan Tuhan kepada para abdi-Nya itu, pasti akan digenapi indah pada waktu Tuhan.

Djoko Suyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI melalui pernyataannya telah menantang dan menguji kedaulatan Tuhan atas ciptaan-Nya. Di balik pernyataan Djoko itu tersirat kepasrahan RI kepada Tuhan untuk menuntaskan masalah Papua, karena RI tidak mampu menyelesaikannya. Kepasrahan itulah iman. Dan saya yakin Tuhan pasti akan bertindak dengan cara memakai para abdi-abdi Tuhan, rakyat semesta Papua dan simpatisan solidaritas Internasional, baik secara pribadi, lembaga non pemerintah, pemerintah dan PBB untuk menyelamatkan kedaulatan Umat Tuhan yang sedang berada dalam penjajahan oleh RI di Tanah Papua.

Camkanlah bahwa Tuhan membutuhkan manusia sebagai mitra kerja-Nya untuk mewujudkan kehendak-Nya di dunia ini. Seperti Tuhan mengutus nabi Musa dari tanah Median ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Firaun dan kaumnya, seperti Tuhan mengangkat Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan, Tuhan juga membutuhkan manusia pada jaman ini, untuk diutus sebagai Musa dan Yosua baru, untuk membebaskan bangsa Papua dari segala bentuk tirani penindasan. Seperti tangan Tuhan menyertai nabi Musa dan Yosua, tangan Tuhan pun selalu menyertai siapa pun abdi-Nya yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Papua dari belenggu penjajahan RI dan para sekutunya. Mukjizat Tuhan selalu menyertai para abdi-Nya yang diutus Tuhan, seperti berbagai mukjizat dari Tuhan menyertai nabi Musa dan Yosua.

Tuhan mengutus siapa pun yang Ia kehendaki. Dalam pengutusan itu, Tuhan tidak membedakan latar belakang suku, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan agama. Tuhan hanya membutuhkan kerelaan hati dari umat manusia untuk mau menjadi mitra kerja-Nya untuk melaksanakan tugas perutusan-Nya hanya demi kemuliaan nama Tuhan.

Camkanlah bahwa Tuhan senantiasa memanggil dan menunggu kesiapan dan keputusan umat-Nya untuk diutus membebaskan umat-Nya dari belenggu penjajahan. Khusus untuk internal bangsa Papua, Tuhan senantiasa memanggil dan menunggu kerelaan setiap individu untuk membangun Persatuan Nasional Papua dan Pemulihan Diri untuk maju melangkah bersama menuju puncak revolusi iman (kemenangan iman). Dan untuk Indonesia, Tuhan senantiasa memanggil dan menunggu membuka hatinya dan rela untuk menangani dan menuntaskan masalah masalah Papua Barat. Tuhan juga senantiasa memanggil dan menunggu kerelaan hati dari masyarakat Internasional, baik secara individu, lembaga non pemerintah, Pemerintah maupun PBB untuk mendengar dan bertindak atas jeritan dan teriakan pembebasan dari rakyat bangsa Papua Barat.

Saat ini, Tuhan sedang memanggil nama Anda di mana pun Anda berada, seperti Tuhan memanggil nabi Musa untuk membebaskan umat-Nya bangsa Israel. Siapa pun yang mendengar suara Tuhan, siapa pun yang membuka hatinya, Tuhan mengutusnya untuk membebaskan umat-Nya di Tanah Papua, baik dukungan secara langsung maupun secara tidak langsung. Apakah Anda mengalami, atau melihat, atau mendengar, atau membaca atas penderitaan, jeritan dan teriakan pembebasan umat Tuhan di tanah Papua?

Tuhan telah mendengar jeritan dan teriakan pembebasan bangsa Papua dari penindasan RI. Karena itu, Tuhan sudah dan sedang memanggil umat manusia siapa pun Anda, (sama seperti nabi Musa) untuk bebaskan umat Tuhan di tanah Papua. Apakah Anda mendengar bahwa Tuhan sedang memanggil nama Anda untuk menolong sesama umat manusia yang dibelenggu tirani penindasan di Tanah Papua? Apa respon Anda terhadap panggilan Tuhan itu?

Akhirnya, pernyataan Djoko Suyanto: "Soal Papua menunggu keputusan Tuhan", pernyataan ini sangat menantang/menguji Tuhan dan menantang setiap umat manusia yang menjunjung tinggi nilai nilai kebajikan, seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, Hak Asasi Manusia, demokrasi dan kedamaian agar mengambil sikap dan diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menuntaskan masalah masalah Papua. Pernyataan Djoko Suyanto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI adalah juga merupakan seruan minta tolong kepada solidaritas Internasional, negara-negara di dunia dan PBB untuk intervensi kemanusian/keamanan dalam rangka menuntaskan masalah masalah Papua, karena Negara Indonesia sudah tidak mampu lagi menangani dan menyelesaikan masalah masalah Papua dan oleh karena itu, RI melalui Djoko Suyanto sudah pasrah kepada Tuhan dengan mengatakan: "Soal Papua menunggu keputusan Tuhan".

Bagi Anda yang peduli, bagi Anda yang berhati mulia, bagi Anda yang menjunjung tinggi nilai nilai kebajikan, bagi Anda yang merasakan penjajahan di mana saja Anda berada: "Sudah saatnya mengambil sikap, bersatu padu, dan bertindak bersama dengan jalan damai untuk selamatkan bangsa Papua".

"Keselamatan jiwa jiwa umat manusia yang dibelenggu tirani tirani penindasan adalah hukum tertinggi"


Penulis: Selpius Bobii, Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, juga sebagai Tahanan Politik Papua Merdeka di Penjara Abepura.

Ko Baca Truzz...