DIALOG MEMBONGKAR TEMBOK PEMISAH ANTARA PIHAK YANG BERTIKAI

Oleh:

Rufinus Madai 

Realitas Papua menunjukkan ada dua pihak (TNI/POLRI dan TPN/OPM) yang mempertahankan diri untuk mengadakan perlawanan siap menang dan siapa kalah dan pada ujung-ujungnya mengorbankan warga Papua yang tidak bersalah. Dan kenyataan ini warga Papua selalu mengalami ketegangan, kekhawatiran dan ketakutan, bahkan terjadi pengorbanan yang disebabkan oleh kedua belah pihak tersebut.

Kedua pihak baik (TNI/POLRI maupun TPN/OPM) yang saling menrongrong setiap saat. Sehingga tiada ungkapan kata “damai” di mulut warga Papua.  Secara logis dikatakan bahwa, dalam wilayah tertentu rakyat sipilnya mengatakan “damai” berarti di dalamnya pasti ada kekacauan atau konflik yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal itulah yang terjadi di Papua, maka rakyat Papua selalu hidup dalam situasi kekacauan dan konflik, maka mereka selalu mengharapkan kedamaian.

Dengan melihat kenyataan itu, ada berbagai pihak seperti Jaringan Damai Papua (JPD), Demominasi Agama, LSM, HAM Papua . pihak-pihak ini memahami bahwa setiap pribadi di dalam dirinya ada unsur hakiki yang selalu diidam-idamkan bahwa dihargai, dihomati, dilindungi dan serta mengarapkan kedamaian hidup dari berbagai bentuk kejahatan,  dengan demikia, para pemerhati merasa bahwa,  harus dihapuskan segala bentuk konflik yang merugikan orang lain, mengacaukan kehidupan sesama, memecahkan kebersamaan dan keharmonisan hidup bersama.

Pihak-pihak itu, mengharapkan suatu kedamaian dalam hidup bersama,  dan pada akhirnya mengarah pada membangun suatu persaudaraan dan persekutuan yang utuh dalam kehidupan bersama dalam keberagaman (budaya, suku,ras, sosial dan agama), dan semua orang merasakan bahwa pentinglah hidup dalam kebhinneka tunggal Ikan sebagai satu Warga Negara (Indonesia), sehingga semua warga mengalami kedamaian, akhirnya membentuk satu-kesatuan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dengan berdasarkan pemahaman itu, beberapa pihak yang berhati untuk kedamaian di Papua sebagai bagian dari NKRI, maka mereka menyurakan Dialog harus segera terjadi atau dimulai. 

Pihak-pihak dari berbagai dedominasi agama-agama yang ada di Papua, Jaringan Damai Papua (JPD), LSM, HAM Papua, dan  dan pihak-pihak lain yang mengutamakan,  setiap saat selalu menyuarakan kedamaian dalam hidup bersama. Dengan demikian, tiada kedamaian tanpa membuka diri, melihat bersama, membicarakan bersama, dan memecahkan bersama segala bentuk konflik yang terjadi di Papua secara berkepanjangan ini. Maka itu mereka berkomitmen untuk segera berhenti segala bentuk kejahatan yang diciptakan oleh pihak TNI/Polri dan TPN/OPM dengan cara melalui berdialog antara kedua pihak yang bertikai ini, dan  yang di dalamnya akan dimediasi oleh pihak ketiga.

Tujuannya dari dialog tersebut adalah, kedua bela pihak dapat membuka diri untuk mengampaikan penyimpangan-penyimpangan dan harapan-harapan mereka secara terbuka.

 Sejauh tidak disatukan oleh pemerintah pusat kedua bela pihak tersebut untuk saling membuka dan menyampaikan hal-hal tadi, maka kedua belah pihak tetap saja saling mengrongrong, saling memusuhi, dan saling membunuh secara berkelanjutan.

Selagi tidak diadakan dialog maka akibatnya warga Papua yang tidak bersalah itulah yang mengalami ketidaknyamanan dan mengalami korban. Karena setiap saat ada kekacauan dan konflik yang diciptakan oleh kedua bela pihak (TNI/Polri dan TPN/OPM).

Dapat diketahui bahwa, adanya tindakan-tindakan dari kedua belah pihak TNI/Polri dan TPN/OPM menjadi penghambat segala bentuk pembangunan di Papua, maka akibatnya, kebanyakan orang selalu berteriak bahwa kami miskin di atas Tanahnya sendiri, ditindas, dianiaya, ditangkap dan dibunuh baik secara nyata maupun misterius tanpa diketahui pelaku.

Bahkan sampai saat ini Otonomi Khusus sudah ada, namun pembangunan tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan pemerintah pusat dan daerah. Maka itu, harus melihat sebabnya bahwa mengapa terjadi semua kejadian sehingga pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah dan seluruh warga Papua.

Penyebab kemacetan ini, tidak perlu cari jauh-jauh, karena yang menciptakan situasi Papua jadi tidak bangun karena kedua belah pihak itu setiap saat saling menrongrong sehingga orang selalu berada dalam situasi pun terjadi ketidakdamaian. Dengan demikian, Para pihak pemerhati, membuka ruang untuk berdialog sebagai tawaran kepada Jakarta supaya dapat menyatukan kedua bela pihak. Dan pada akhirnya warga Papua mengalami kedamian dan segala aspek pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya oleh Pemerintah Pusat maupun warga Papua.

Kalau Jakarta melihat warga Papua adalah bagian dari NKRI, jangan membiarkan rakyat menderita sampai terlarut-larut. Caranya adalah satu saja, yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang selalu menciptkan konflik ini dengan jalan dialog terbuka. Kalau tidak melakukan dengan cara dialog itu, sulit menemukan dan mempersatukan kedua belah pihak yang selalu bertikai, karena kedua bela pihak ini diibaratkan anjing dan kucing, maka cara yang terbaik untuk mempertemukan kedua bela pihak ini hanya dengan cara dialog secara ketat, artinya mpengawalan yang dimediasi oleh pihak ketiga, dengan harapan dapat menyelesaian dengan cara yang bermartabat. Agar terwujudlah Papua tanah Damai.

Akibat dari kedua belah pihak ini juga,  menciptakan warga Papua terjadi perpecahan, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak manusiwi bahwa kamu pendatang – kami Papua, membentuk watak orang menjadi emosional. Melahirkan warga Papua menjadi emosi karena ada yang mencipkan situasi yang tidak aman. Itulah penyebabnya kedua belah pihak selalu saling mengronrong yang mengarah pada warga Papua yang menjadi korban. Siapa yang bisa menahan siatuasi seperti itu, pasti saja semua orang merasakan rasa emosi dan tidak menerima sehingga pihak korban menguncapkan kata-kata yang tidak enak, dan mereka merasakan ketidakterimaan sebagai warga Indonesia.

NKRI Sebagai Negara yang besar jangan membiarkan pembiaran terhadap rakyatnya, karena di mata orang lain (Negara Lain), Negara kita dipandang sebagai Negara yang tidak punya prilaku moral,tidak hukum, tidak punya undang-undang dan tidak punya hak-hak asa manusia (HAM), karena Negara tidak mampu mengelesaikannya. Maka dari sebuah akibat itu, rakyat Papua sering dan kadang mengunkapkan kata “Papua Merdeka”.

Serta akibat dari itu, bukan saja dialami oleha rakyat Papua, melaikan di pihak pemeritahan daerah pun mengalami hal yang sama, bahwa uang yang dianggarkan melalui APBD maupun Otsus untuk  merancang pembangunan tidak sesuai dengan amanatnya. Maka itu pemerintah pusat jangan berpikir bahwa para pejabat menikmati uang bermillyaran yang dikucurkan setiap tahun, melainkan ada penyebab yang selalu menghambat kemacetan untuk membangun Papua. Penyebabnya sangat jelas bahwa kedua belah pihak selalu menrongrong sehingga situasi menjadi tegang dan takut secara fisik, mental maupun spikologis sebagai manusia. Pada akhirnya uang yang digunakan sesuai amanat itu macet ditengah pelaksanaan pembangunan sehingga dinyatakan hangus. Maka pemerintah pusat (Jakarta) jangan mempertanyakan dan mengatakan para pejabat Papua korupsi sementara Jakarta tidak meilhat akar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Pemerintah pusat jangan heran juga kalau Pemerintah Papua tidak membangun  daerah secara efisien sesuai amanat yang ditetapkan. Hal itu merupakan kegagalan pemerintah pusat terhadap pemerintah Papua. Semua kegagalan terjadi karena pemerintah pusat belum melihat akar atau penyebab permasalahan yang terjadi di Papua selama ini.

Baik TNI/Polri maupun TPN/OPM, kedua-duanya sama-sama mengganggu semua roda pemerintahan dalam menjalankan pembangunan, karena kedua belah pihak itu sebagai penggangu dan penhancur ketananan dan keamanan Papua yang sebagaimana bagian Timur dari Negara Indonesia. Maka dari itu, kalau pemerintah Pusat (Jakarta) merasa bahwa Papua adalah salah satu negara bagian Timur dari NKRI, maka langkah apa yang diambil? Mampukah pemerintah pusat menyatukan kedua belah pihak yang selalu mengganggu roda pembangunan Papua dan menggangu ketahanan dan keamanan NKRI bagian Timur ini? 

Dengan kegagalan Pemerintah Pusat dalam merealisasikan harapan rakyat Papua untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua, maka rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah Pusat. Maka langkah apa yang diambil supaya rakyat Papua merasa aman dan damai serta merasakan kami juga adalah bagian dari Negara RI. Jalan satu-satunya yang dapat dipikirkan adalah bagaimana pemerintah pusat meyatukan kedua belah pihak yang selalu mengrongrong di tengah rakyat ini.

Mengingat akan hal pendekatan kedua bela pihak ini, ada banyak cara, seperti dengan cara Dialog yang dimediatasi oleh pihak ketiga, atau cara lain pemerintah pusat langsung datang ke Papua untuk menemui dan mendengar harapan rakyat papua untuk menyelesaikan dan menyatukan kedua bela pihak (TNI/Polri maupun TPN/OPM). Cara apapun yang digunakan Pemerintah pusat semuanya baik, yang penting pemerintah pusat mampu mendengar harapan mereka dan harapan rakyat Papua. Tujuan adalah menciptakan Papua tanah damai demi membangun pembangunan secara merata di setiap sektor kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai Papua tanah Damai, sangat dibutuhkan keterbukaan antara pemerintah pusat, pihak yang tertikai, serta dengan masyarakat. Namun disadari bahwa yang pertama memulai keterbukaan adalah pemerintah pusat untuk memudahkan penyatuan kedua bela pihak yang bertikai. Dari situ mudah menyatukan secara tidak langsung, maka terciptalah Papua tanah damai. Karena kesaling rongrong kedua belah pihak dan  konflik di Papua adalah satu paket. Pendek kata saling rongrong maka terjadi konflik Papua di tengah rakyat.

Mencapai tujuan itu, dialog merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk dilakukan pemerintah pusat  sebagai salah satu cara pendekatan untuk menyatukan kedua bela pihak yang selalu bertikai itu dan saling menggorong-rongron. Dengan demikian, Dialog adalah cara keterbukaan dan membuka diri untuk menyatukan semua elemen yang ada. Karena dialog sangat diharapkan oleh semua orang yang ada di Papua, baik dari unsur agama, budaya, suku dan ras. Harapannya bagi semua elemen adalah tercipta Papua tanah Damai sebagai warga neraga Indonesia (NKRI).

Kalau pemerintah pusat (jakarta) belum memahami konsep dialog, harus melihat dan membaca pengertian Dialog, cara-cara dialog, prinsip-prinsip dialog, dan konsep-konsep dialog dari berbagai ilmuan, filsuf, sosiolog, antropolog dan dari berbagai Negara yang dibahas tentang dialog. Dengan demikian, masyarakat sangat mengharapkan dialog harus terjadi dialog oleh pihak mana saja yang mempunyai hati demi kenyamanan dan kedamaian di Papua.

Rakyat Papua sangat mempertanyakan kenapa dialog yang dirancang dan ditawarkan oleh berbagai pihak tidak ditanggapi oleh pemerintah. Apakah Jakarta membiarkan dan tidak ditanggapi dialog yang ditawarkan itu, ada tujuan yang tersembunyi untuk memusnakan rakyat Papua? Atau memang itu merupakan suatu kebodohan dari para penguasa Negara dan jajarannya?

Pemerintah Pusat (Jakarta) jangan heran juga, bahwa masyarakat sudah meracuni perasaan emosional untuk menuntut kemerdekaan Bangsa Papua dan setiap saat berteriak bahwa kami miskin, dipinggirkan, dilupakan, dibuang, dibelakangi, serta sebagai perasan tidak enak dalam benak mereka, membuat tindakan ane-ane yaitu demo sana-sini, naik bintang kejora sana-sini. Supaya tidak terjadi keanehan-keanehan ini, dan segera melaksanakan dan mensukseskan Dialog yang dirancang oleh berbagai pihak pemerhati Papua.

Dengan melihat berbagai peristiwa ini, ada pihak-pihak seperti dedominasi Agama, Tokoh Adat, Jaringan Papua Damai (JPD), LSM, Komnas HAM Papua, Para pihak intelektual, dan Para pemerhati nilai kemanusiaan, mereka berharap dan berkomitmen segera hentikan berbagai konflik yang mengganggu tatanan hidup bersama dengan cara segera melakukan DIALOG dengan tujuan terciptanya kedamaian di atas Tanah Papua yang menjadi bagian dari NKRI.

Dengan segala harapan dan komitmen dari berbagai pihak pemerhati Papua Tanah damai menaruh harapan besar bahwa, mampukah Pemerintah Pusat (Jakarta) menanggapi, melakasanakan, dan meujudkan Papua Tanah Damai, karena Papua adalah bagian dari NKRI?.

DIALOG yang diinginkan para pihak pemerhati Papua Tanah Damai adalah dialog yang melandaskan atas Cintah Kasih, persaudaraan, kesetiaan, dan kepercayaan yang mengarah pada penyatuan persamaan martabat manusia, penghormatan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan sebagai warga Negara Indonesia.

Dialog yang mengutamakan hal-hal itu dengan tujuan, membongkar tembok pemisah antara pihak-pihak yang bertikai. Membongkar konflik yang mengamar diri dengan tujuan menciptakan konflik, membongkar jurang kebencian, membongkar jurang  kekecewaan, membongkar perasaan emosional, membongkar kekacauaan, membongkar penghambat pembangunan, membongkar uang bermilliyaran yang tidak ada jejaknya, membongkar pelampisan emosi yang menjadi menrongrong persatuan dan kesatua sebagai satu Negara NKRI. Pada akhirnya melalui DIALOG ini, saling membuka dan menyampaikan segala kekecewaan dan harapan  yang selama ini menyimpang dalam diri masing-masing pihak sehingga kedua bela pihak maupun semua warga Papua berdamai, bersatu dan pada akhirnya menjadi subjek pembangunan. Itulah para pemerhati selalu dan mengaharapkan sehingga menyuarakan, memperjuangkan, serta mengedepankan segera melakukan dialog.

Rakyat Papua sungguh menyadari diri bahwa mereka adalah bagian dari NKRI, maka mereka menaruh harapan besar kepada pemimpin Negara (Presiden RI, SBY) maupun jajaran pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan Negara, tidak membiarakan untuk semua masalah tertimpah kepada warga Papua sebagai akibat dari kedua bela pihak yang selalu menciptakan Papua menjadi gudang konflik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, mari kita wujudkan harapan kita bersama sebagai warga NKRI melalui keterbukaan, pertemuan, kepercayaan, dukungan, cinta kasih, adil, damai dan dialogis demi menjaga keutuhan NKRI.

Akhir kata: Salam Indonesia dan salam kepada orang-orang yang mengidam-idamkan akan rakyat Indonesia yang aman, adil, benar dan sejahtera. Di situlah akan ditemukan keutuhan negara Republik Indonesia. Mari kita mendorong dan mewujudkan dialog Damai.

Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur”, Abepura-Jayapura-Papua